Analisis Kasus yang Menjadi Hambatan Pembangunan Daerah

Masalah Batas Negara Menghambat Pembangunan Daerah Perbatasan

Jurnas.com | NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki batas darat dengan tiga negara dan batas laut dengan sepuluh negara tetangga. Namun, hingga saat ini masalah perbatasan antarnegara ini belum mampu diselesaikan secara keseluruhan.

“Garis batas Indonesia dengan negara tetangga masih menemui banyak masalah,” ujar T.H. Soesetyo, Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Jakarta, Kamis (31/5).

Ia mengatakan perbatasan antara Indonesia- Malaysia masih perlu menyelesaikan batas Laut Teritorial, zona tambahan, landas kontinen, dan ZEE. Sementara, dengan Papua Nugini masih perlu dilakukan perapatan tugu-tugu batas. Selain itu, permasalahan ZEE Indonesia antara Thailand, India, Australia, Vietnam, dan Filipina juga belum sepenuhnya selesai.

Ia juga menuturkan, selama ini organisasi perundingan batas negara masih dilakukan secara Ad Hoc. Sehingga pelaksanaanya kurang optimal.

Soesetyo mengakui, keberadaan garis batas memang tidak dapat secara langsung mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. “Tapi, keberadaan garis batas yang jelas, tegas, dan diakui semua pihak mendukung berjalannya pembangunan ekonomi secara optimal, dan memperkecil potensi konflik,” katanya menjelaskan.

Permasalahan lain yang menghambat tumbuhnya pembangunan daerah perbatasan menurut Soesetyo adalah pembangunan nasional belum mampu menyentuh seluruh pelosok tanah air. Pertahanan, keamanan, serta penegakan kedaulatan dan hukum juga belum optimal. Ia juga menambahkan, peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan perbatasan masih lemah.

Melihat kondisi yang demikian, Soesetyo merekomendasikan untuk segera dilakukannya revisi, reformasi dan reposisi UU dan kelembagaan yang menangani perbatasan. Pembangunan dan pemanfaatan wilayah yang belum selesai penegasan perbatasannya pun harus tetap dilanjutkan. “Penyelesaian batas negara, pelayanan dasar masyarakat, dan pertahanan, kemanan, serta penegakan hukum juga harus ditingkatkan,” ujarnya.

Analisis:

Menurut saya, masalah kejelasan batas wilayah negara memang benar menjadi salah satu penghambat dalam pergerakan pembangunan nasional yang belum mampu menyentuh seluruh pelosok tanah air terutama di daerah perbatasan. Batas wilayah yang ada pastinya memiliki sumber daya yang dapat diberdayakan. Jika saja masih mengulur waktu untuk menuntaskan persoalan batas wilayah negar ini, negara lain akan dengan gampangnya mengakui wilayah yang sebenarnya adalah wilayah negara Indonesia. Untuk itu perlu dipercepat penuntasan mengenai batas wilayah negara Indonesia dengan tetangga. Dengan keberadaan batas wilayah yang jelas, pergerakan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang signifikan dalam segala bidang akan berjalan secara optimal dan mencapai target kemakmuran.

sumber:
http://www.jurnas.com/news/62306/Masalah_Batas_Negara_Menghambat_Pembangunan_Daerah_Perbatasan/1/Ekonomi/Ekonomi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s